Skip to content Skip to navigation

Apa Kabarnya Dewan Perpustakaan Nasional

Apabila UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan gegap gempita dikawal oleh masyarakat penerapannya di Indonesia, berbanding terbalik dengan pengawalan masyarakat terhadap penerapan UU tentang perpustakaan. Apabila undang-undang keterbukaan informasi publik ketika pemerintah terlambat menerapkannya, langsung berbagai lembaga swadaya masyarakat meributkannya, namun tidak terjadi pada undang-undang tentang perpustakaan. Padahal perpustakaan merupakan salah satu wahana penting bagi masyarakat agar kebutuhan dan hak atas informasi dan pendidikan  terpenuhi.  Pada tulisan ini mencoba mengajak masyarakat meminta pemerintah menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

Perpustakaan merupakan wahana penting dalam penegakan demokrasi. Perpustakaan dapat mengatasi kesenjangan informasi yang selama ini hanya dinikmati oleh orang kaya. Untuk mengatasi kesenjangan informasi, perpustakaan harus dapat menyediakan kebutuhan masyarakat di sekitarnya mengenai informasi yang diperlukannya secara gratis. Perpustakaan harus pula menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu, perpustakaan harus menyediakan berbagai kebutuhan bacaan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Apakah pengetahuan yang bisa dia terapkan atau untuk memenuhi rasa keingintahuannya atas suatu hal. Pemenuhan kebutuhan informasi dan sarana pendidikan ini  menjadi prioritas utama perpustakaan. Tidak peduli apakah perpustakaan harus membeli atau bekerjasama dengan perpustakaan lain.

Perpustakaan harus pula menjadi wahana mengatasi kesenjangan teknologi informasi di masyarakat. Di beberapa wilayah memang menyediakan sarana akses internet secara gratis, apakah di taman atau di pasar. Tetapi tidak semua anggota masyarakat mampu membeli perangkatnya. Untuk itu, perpustakaan harus menyediakan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet agar memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet.

Perpustakaan merupakan wahana bertemu masyarakat untuk saling bersilaturrahmi dan berdiskusi membahas berbagai hal yang menjadi perhatiannya. Perpustakaan dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, apakah hiburan dalam bentuk bacaan, musik maupun film yang mungkin sudah tidak lagi diputar di bioskop atau sudah tidak lagi beredar di masyarakat.

Berbagai kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi bagi masyarakat merupakan keharusan pemerintah dalam penyediaannya melalui perpustakaan. Melihat berbagai kebutuhan strategis tersebut, sudah seharusnya masyarakat peduli atas haknya dengan ketersediaan perpustakaan umum yang sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Salah satu saluran untuk mengingatkan pemerintah menjalankan tugasnya menyelenggarakan perpustakaan umum yang sesuai dengan standar perpustakaan umum yang telah ditetapkan oleh UNESCO melalui yang namanya Dewan Perpustakaan.

Dewan perpustakaan pada undang-undang tentang perpustakaan memiliki 3 tugas penting agar perpustakaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dewan perpustakaan bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan. Dewan perpustakaan bertugas pula untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Tugas berikutnya dari Dewan perpustakaan yaitu melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ini Dewan Perpustakaan dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia.

 

DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 44

(1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.

(3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.

(4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;

b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;

c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;

d. 2 (dua) orang akademisi;

e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;

f. 1 (satu) orang sastrawan;

g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;

i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan

j. 1 (satu) orang tokoh pers.

(5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.

(6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;

b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan

c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

 

Pasal 45

(1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

 

Pasal 46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).

 

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Belum ada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

Penerapan undang-undang tentang perpustakaan sampai saat ini belum jelas seperti apa pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan kepala Perpustakaan Nasional RI yang mengatur teknis pelaksanaan mengenai Dewan Perpustakaan Nasional RI. Saat ini aturan mengenai Dewan Perpustakaan sudah dibahas detail dalam PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. PP ini terbit setelah 7 tahun UU ini berlaku. Padahal undang-undang tentang perpustakaan mengamanatkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini, seperti yang tercantum pada pasal 53.

 

Dalam Peraturan Pemerintah, Dewan Perpustakaan dibahas pada Bab VI mengenai Dewan Perpustakaan mulai pasal 56 sampai pasal 73. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, pemilihan pimpinan dewan, tata kerja, sekretariat Dewan Perpustakaan, pendanaan dan hak keuangan dewan. Secara organisasi, Dewan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI (pasal 57 poin (1)).

 

Berdasarkan pasal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI apabila memang peduli terhadap perkembangan Perpustakaan Nasional, khususnya keterlibatan masyarakat selaku mitra kerja Perpustakaan Nasional RI perlu segera berkoordinasi untuk membentuk Dewan Perpustakaan Nasional RI. Hal ini untuk mendorong peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional RI yang masih terpuruk berdasar Kementerian PAN. Terlebih, Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan berlaku sejak tanggal 14 April 2014.

 

Dalam momen pemilihan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI diharapkan dapat meminta Kepala Perpustakaan Nasional RI segera menjalankan amanat Peraturan Pemerintah RI dengan segera menerbitkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI mengenai Dewan Perpustakaan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional RI.

 

BAB VI DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 58

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani; dan

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

 

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.

 

Pasal 59

(1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional.

(2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.

(3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

(4) Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan 15 (lima belas) calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Presiden.

(5) Dalam hal Presiden tidak menyetujui calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri mengusulkan pengganti calon dari unsur yang sama berdasarkan hasil panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 61

Keanggotaan Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon anggota dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

 

Pasal 63

Keanggotaan dewan perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

a. berakhirnya masa jabatan;

b. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;

c. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

e. tidak hadir dalam sidang dewan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau

f. meninggal dunia.

 

Pasal 64

(1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan Nasional berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.

(2) Calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional pengganti diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

(4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan Nasional pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai sisa masa jabatan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

 

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 67

(1) Dewan Perpustakaan Nasional secara berkala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima

Sekretariat

Paragraf Kesatu

Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional

Pasal 68

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Perpustakaan Nasional dibantu oleh sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional secara ex-officio dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang menangani bidang administrasi.

(3) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan Nasional dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat atasan langsungnya.

(4) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional dipimpin oleh kepala sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat struktural eselon II yang menangani bidang administrasi pada Perpustakaan Nasional.

(5) Kepala sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

 

 

Pasal 69

(1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan Nasional.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

 

Melihat penting dan strategisnya peran Dewan Perpustakaan Nasional RI, sudah selayaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memprioritaskan terbentuknya Dewan Perpustakaan Nasional RI. Terlebih Dewan Perpustakaan Nasional terdiri dari para anggota masyarakat yang langsung berkepentingan dengan keberadaan Perpustakaan Nasional RI. Terbentuk dan berjalannya Dewan Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional RI serta memudahkan koordinasi dalam mendukung program-program berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan kebudayaa di Indonesia.

 

Farli Elnumeri

Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII)

Saat ini bekerja di Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

 

Comments

Sepakat utk segera dibentuknya dewan perpustakaan nasional. Dewan perpust tingkat propinsi yang pertama kali terbentuk adalad dewan perpustakaandi diy. Sudah banyak berkiprah. Bbrp waktu yang lalu DP DIY juga sudah audienai kw perpusnas dan ditemui bu sri sularsih. Dp diy merekomendaaikan bhw hrs sgr dibentuk dp nasional dan segera mengdakan rakornar dp. Tapi sayangnya sampai sekarang blm terealisir...
Setahu saya sampai skrg baru ada 6 dp propinsi yg sdh terbentuk

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.