Skip to content Skip to navigation

Mastini Hardjoprakoso : Sekilas Perjalanan Hidup dan Kontribusi dalam Bidang Perpustakaan di Indonesia

Mastini Hardjoprakoso, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Penulis: Harkrisyati Kamil
 
Surat kabar Tribun Malang pernah memuat sebuah artikel yang berjudul  “Mastini Hardjoprakoso Wafat Tak Banyak Orang Mengenalnya Padahal Jasanya Besar Untuk Indonesia”. Tentu saja bagi kita pustakawan berita ini amat menyedihkan dan sekaligus mendorong untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok beliau. Mastini Hardjoprakoso adalah salah seorang tokoh di balik berdirinya Perpustakaan Nasional dan sekaligus beliau juga merupakan tokoh perempuan di Gerakan Pramuka.
 
Beliau adalah Kepala  Perpustakaan Nasional Pertama pada tahun 1980-1998 dan wafat pada tanggal 3 April tahun 2017 pada usia 94 tahun.
 
Sosok Pustakawan Sejati
 
Dilahirkan dari keluarga berdarah biru, Mastini Hardjoprakoso - selanjutnya disebut MH - adalah cerminan sosok yang lembut, sederhana namun memiliki kegigihan yang kuat dalam kehidupannya. Dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1923, di Modjogedang, Karanganyar. Beliau merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara dari pasangan RMT Hardjoprakoso dan RA Mantinah.
 
MH mengawali pendidikannya di HIS Siswo school di Solo yang gurunya rata rata adalah orang Belanda. Sejak dini, kedua orangtua MH telah menanamkan pembangunan karakter yang kuat. Ayah beliau termasuk pendiri Paguyuban Ngesti Tunggal, sebuah paguyuban kejiwaan yang menanamkan perilaku dan menjadi pegangan hidup masyarakat Solo saat itu. Wajar bila nantinya akan banyak mempengaruhi kepribadian dan perilaku MH di kemudian hari.
 
Simak jawaban beliau saat diwawancara oleh Purwanto, 2004 : ”Dari Mas Sumantri (kakak MH) inilah aku belajar banyak tentang pengolahan jiwa, antara lain apa yang yang dinamakan ‘bahasa jiwa. Maksudnya, bila seseorang suka beramal dan membantu tanpa pamrih, itulah bahasa jiwa yang dapat meringankan beban dan bahwa Yang Maha Pemurah akan meringankan beban kita dalam kehidupan.” Selain itu MH dibesarkan dalam keluarga terdidik. Rumah beliau banyak tersedia buku-buku yang mencerminkan bahwa budaya baca telah dipupuk sejak masih kecil.
 
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, MH melanjutkan ke Huishoudschool (setara dengan Sekolah Keguruan Putri) dan mengambil ketrampilan menyulam yang amat digemarinya. Tetapi dengan kesibukannya  dikemudian hari tidak lagi memberikan waktu untuk menekuni hobi beliau ini. Jenjang pendidikan selanjutnya adalah Frobel Kweekschool, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak yang diselesaikannya dalam waktu 2 tahun.
 
Menjadi guru taman kanak kanak di lingkungan Mangkunegara dijalaninya dengan senang hati. Walaupun hidup melajang, beliau amat menyayangi anak- anak dan tercermin dari kedekatannya dengan keponakan yang jumlahnya tidak sedikit. Selain menjadi guru TK beliau aktif terjun dalam Pandu Rakyat sejak tahun 1946. Pada saat Pandu rakyat dibubarkan oleh Bung Karno dan berganti nama dengan menggunakan istilah pioneering, MH bersama sahabat dari kalangan pandu, Husein Mutahar, memperjuangkan penggunaan nama Pradja Muda Karana  dan selanjutnya dikenal dengan istilah Pramuka.
 
Tahun 1950, MH meninggalkan kota kelahirannya untuk tinggal bersama kakaknya Ir. Susilo yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kehutanan di Jakarta. Beliau melanjutkan pekerjaannya sebagai guru TK milik Angkatan Darat di sekitar Lapangan Banteng. Walaupun mencintai pekerjaannya, MH tergugah juga untuk mencoba mencari pekerjaan lain. Maka MH bekerja pada Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) yang awalnya merupakan lembaga swasta Belanda yang dikenal sebagai Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
 
Di sinilah awal MH berkenalan dengan dunia perpustakaan atau seperti ujar beliau “Inilah saya awal jatuh cinta dengan dunia Perpustakaan”.  Ketekunannya dalam bekerja menarik perhatian para atasannya karena sebagai orang muda MH menunjukkan keseriusan, komitmen dan keinginan maju/kreatif dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim  MH ke Belanda selama setahun 1955-1956 untuk belajar teknis perpustakaan  di Nederlands Instituut voor Documentatieen Registratie dengan beasiswa Stichting voor Culturele Samenwerking.
 
Sekembalinya ke Indonesia, MH melanjutkan pekerjaannya di LKI. Tahun 1962, LKI diserahkan kepada pemerintah dan namanya berubah menjadi Museum Pusat berada dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus lagi dibawah Direktorat Jendral kebudayaan. Dengan sendirinya MH harus  mengikuti perubahan lembaganya  dan diberi tugas sebagai sebagai kepala perpustakaan.
 
Saat menjadi kepala Perpustakaan Museum Pusat, MH memprakarsai pameran surat kabar langka yang berusia ratusan tahun dan memiliki nilai historis. Pameran tersebut menampilkan surat kabar zaman Gubernur Daendels (1810), Raffles (1812), Pangeran Diponegoro (1925), berdirinya Boedi Utomo, Sumpah Pemuda sampai Proklamasi Kemerdekaan. Dapat dibayangkan kerja keras MH yang didukung stafnya yang penuh dedikasi dalam menyiapkan pameran besar dalam berbagai bahasa.
 
Banyaknya kalangan media datang meliput membuahkan hasil termasuk ketertarikan Ibu Tien Suharto, sebagai ibu Negara dan sekaligus Ketua Yayasan Harapan Kita mengunjungi pameran dan melihat kondisi Perpustakaan yang dianggapnya kurang memadai. Ibu Tien bahkan mengunjungi kembali Perpustakaan Museum Pusat bersama Presiden Suharto pada tahun 1971.
 
Dalam kunjungan yang kedua ini, MH sempat menyampaikan pentingnya memiliki Perpustakaan Nasional dan tampaknya Ibu Tien menanggapinya dengan serius. Sedikit tambahan, MH dan Ibu Tien memiliki hubungan kekerabatan dan mungkin ini memberi peluang bagi MH untuk membangun komunikasi terkait berdirinya Perpustakaan Nasional. Tahun 1979, Museum Pusat berubah menjadi Museum Nasional Indonesia dan status MH pun tetap sebagai kepala Perpustakaan Museum Nasional Indonesia.
 
Dengan berjalannya waktu, nama MH menjadi lebih dikenal tidak hanya  di tingkat nasional tetapi juga internasional. Atas usulan Dr Robert Stevens (Dekan  Graduate School of Library) dan dukungan Asia Foundation, MH memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan tingkat master dalam bidang Ilmu Perpustakaan di University of Hawaii (dukungan lainnya juga diperoleh dari Prof. Harsya Bachtiar dan John O. Stutter, Direktur Asia Foundation).
 
Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang tanpa memiliki gelar S1 diusulkan langsung melanjutkan ke S2. Besar kemungkinan perkecualian diberikan kepada MH mungkin dengan pertimbangan pengalaman, prestasi, integritasnya selama itu dan didukung orang-orang yang profesional.
 
MH menetap di Hawaii sejak tahun bulan Mei 1970 dan kembali ke Indonesia dengan memperoleh gelar Master in Library Studies  pada bulan Mei 1972. Saat mengikuti kuliah inilah MH menulis paper The Need of a National Library in Indonesia (1971). Sebenarnya pembicaraan untuk memiliki Perpustakaan Nasional sudah lama dibahas. Pada tahun 1953 sampai 1968, Archibald William Dunningham, seorang pustakawan Selandia Baru sebagai konsultan UNESCO dikirimkan ke Indonesia untuk melakukan penelitian.
 
Ia banyak melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh perpustakaan, pendidikan, dan pemerintah dalam rangka memformulasikan kebijakan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia. Di tahun yang sama bersama R. Patah, Kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta, Dunningham menyusun sebuah laporan yang berjudul A report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia.”
 
Sistem nasional perpustakaan pun pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Mohammad Yamin dalam Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 25 Maret 1954. Selanjutnya, Dewan Perpustakaan Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan no. 17287/kab/1955 telah pula mencantumkan rencana pembentukan Perpustakakan Nasional di dalam rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun. Mekipun dalam Tap MPRS No.I dan II tahun 1960 telah muncul kalimat “.... maka akan didirikan Perpustakaan Nasional di kotapradja Djakarta Raya”.
 
Tulisan MH dianggap sebagai waktu yang tepat untuk ditindaklanjuti, artinya ternyata diperlukan cukup lama waktu untuk mewujudkan Perpustakaan Nasional bila dihitung dari rekomendasi yang disusun oleh Dunningham. Tulisan tersebut diterjemahkan dan tahun 1973 disampaikan ke Pemerintah yang ditanggapi oleh berbagai kalangan termasuk diantaranya Dr Soedjatmoko dan Prof. Selo Sumardjan.
 
Keinginan dan rencana mendirikan Perpustakaan Nasional pun menjadi bahasan utama pada Kongres Ikatan Pustakawan Indonsia yang diselenggarakan pada tahun yang sama di Ciawi. Dalam Kongres tersebut MH menyampaikan paparan yang berjudul “Perlukah Indonesia Memiliki Perpustakaan nasional?”. Pembicara lainnya adalah Philip Ward, Konsultan Lembaga Perpustakaan yang menyampaikan Planning a National Library Service : Aims and Methods. MH menjelaskan bahwa pilar sebuah Perpustakaan Nasional adalah Undang-Undang Wajib Simpan Karya Cetak. Hasil kongres disampaikan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Prof. Selo Sumardjan yang saat itu adalah Sekretaris Wakil Presiden memiliki perhatian khusus tentang pendirian Perpustakaan Nasional dan beliau yang melakukan pembicaraan awal dengan Bappenas. Beliau jugalah yang secara informal mengusulkan MH menyampaikan kepada Ibu Tien Suharto tentang rencana pendirian Perpustakaan Nasional.
 
Tahun 1977, Pemerintah melalui Bappenas, menugaskan Prof Selo Sumardjan melakukan penelitian Persiapan Perpustakaan Nasional dengan membentuk tim, terdiri dari (1) Mastini Hardjoprakoso, MLS (2) Luwarsih Pringgoadisurjo, MA (3) Rusina Syahrial, MA (4) Sukarman Kertosedono, MLS dan Drs. Abdurrachman Surjomihardjo. Tim ini kemudian  menyusun  sebuah rekomendasi yang  yang berjudul “Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional.”  Tim ini bekerja perlu waktu dua tahun untuk memproses laporan dan rekomendasi.
 
Akhirnya, pada tanggal 17 Mei 1980, diresmikanlah Perpustakaan Nasional Depdikbud berdasarkan Keputusan Menteri 17 Mei 1980 no 0164/0/1980. Pada saat itu Menteri Departemen Kebudayaan dan Pendidikan adalah Dr. Daoed Joesoef. Status  Perpustakaan Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis di di bidang Perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Perpustakaaan Nasional merupakan penggabungan 4 perpustakaan, yaitu (1) Perpustakaan Museum Pusat, (2) Perpustakaan Sejarah, Politik dan sosial, (3) Perpustakaan Wilayah Jakarta dan (4) Bidang Deposit dan Bibliografi, Pusat Pembinaan Perpustakaan. Dapat dibayangkan betapa tidak mudah dan rumitnya  mempersatukan empat institusi dan inilah tantangan berat yang dihadapi MH karena beliau ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional pertama sampai tahun 1988. Perpustakaan Nasional menempati beberapa lokasi yang makin menyulitkan integrasi, membangun komunikasi kerja dan lainnya.
 
Dalam perjalan waktu ternyata Perpustakaan Nasional Depdikbud dianggap kurang berkembang karena Depdikbud lebih memprioritaskan bidang pendidikan. Diceritakan bahwa MH menemui langsung Ibu Tien Suharto mengeluhkan tentang kondisi dan status Perpustakaan Nasional. Perlu diingat bahwa MH memiliki kedekatan dengan ibu Tien Suharto, kerabat Mangkunegaran dan sama-sama aktif dalam Pandu Rakyat sejak di Solo sehingga mereka memiki hubungan yang cair. Komunikasi informal ini membuahkan hasil dengan ditingkatkannya status Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga  Pemerintah Non Departemen berdasarkan Surat Keputusan Peresiden RI nomor 11 tahun 1989 pada tanggal  6 Maret 1989. 
 
Menarik untuk disimak tentang dukungan Bu Tien Suharto akan pengembangan gedung Perpustakaan Nasional yang memadai. Pengambilalihan bekas gedung HBS pertama zaman kolonial Belanda yang dikenal sebagai Gymnassium Koning Willem III School didirikan pada tanggal 27 November 1860 dan pada waktu itu adalah milik TNI-AD kepada Ibu Tien Suharto untuk Perpustakaan Nasional. Ini merupakan awal babak baru pembangunan gedung yang melibatkan Ibu Haryati Soebadio sebagai Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjuk Ir. Winarno Partaningrat sebagai konsultan.
 
Pembangunan gedung Perpustakaan Nasional terdiri atas beberapa tahapan. Sebagai tahap awal Gedung Utama diserahterimakan oleh Ibu Tien Suharto kepada Perpustakaan Nasional pada tanggal 27 Januari 1987. Akhirnya penggunaan resmi Perpustakaan Nasional yang terletak di Jalan Salemba Raya dilakukan pada tanggal 11 Maret 1989 oleh Presiden Suharto dan baru dibuka untuk umum pada tanggal 1 April 1989.
 
MH ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama pada tanggal 17 Mei 1990 dan berakhir pada tahun 1998. Tidak dapat dilupakan adalah diterbitkannya Undang Undang No. 4 tahun 1990 Tentang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang merupakan obsesi MH sebagai pilar sebuah Perpustakaan Nasional.
 
Harus diakui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional tidak sedikit masalah yang dihadapi MH tidak saja terkait posisi beliau tetapi juga pribadinya. Sesungguhnya MH adalah sosok rendah hati dan tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Tidak ada yang mengetahui bahwa selama beliau bekerja tidak pernah mengalami kenaikan golongan sampai akhirnya melalui jalur kedinasan. Atas bantuan Haryati Soebadio, beliau memperoleh penyesuaian golongan. MH tidak mempermasalahkan tentang rumah dinas dan masih banyak lagi cerita lain yang menggambarkan integritasnya sebagai seorang Pustakawan yang sederhana.
 
Ditengah kesibukannya, MH bersedia menjadi dosen luar biasa pada Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia sejak tahun 1973 sampai 1989. Beliau memberikan mata kuliah Bibliografi Indonesia yang erat hubungan dengan pelestarian koleksi Indonesiana. Banyak yang terkesan dengan cara beliau mengajar termasuk mengundang mahasiswa ke kantornya. Walau terkesan galak beliau merupakan sosok yang lembut hati, keibuan dan menaruh  perhatian terhadap siapapun, termasuk terhadap bawahannya.
 
MH adalah orang yang sangat menghargai waktu dan juga disiplin. Pergaulannya yang luas baik lokal maupun internasional menjadikannya sebagai tokoh panutan bagi para Pustakawan dengan mengedepankan kepentingan Perpustakan Nasional. Ini tercermin pada saat beliau menolak tawaran menjadi kepala Perpustakaan Daag Hamarsjkod di New York pada tahun 1988 dengan pertimbangan bahwa beliau ingin mencurahkan pikiran dan tenaga bagi Perpustakaan Nasional.
 
Beliau adalah tokoh yang disegani oleh banyak orang dan kemampuan MH membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peran Perpustakaan nasional tak dapat dianggap sepele. Prakarsa MH yang perlu dicatat antara lain, diterbitkannya  The Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia. Pengamatan MH tentang masih lemahnya bibliografi di Indonesia mendorong disusunnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 
Melalui pendekatan pribadi dan kedinasan MH menyampaikan kepada Bu Tien Suharto tentang status dan kondisi Perpustakaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang diperhatikan. Terbersit keinginan meningkatkan status Perpustakaan dan diwujudkan dengan Surat keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional lepas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen, langsung dibawah Presiden. Jelas perubahan ini menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar akan peran Perpustakaan Nasional. 
 
MH juga terjun dalam organisasi profesi di Ikatan Pustakawan Indonesia. Beliau dua kali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Excutive Board of Congres of Southeast Asia Librarians (CONSAL) dan anggota Country Directors of National Libraries (CDLN).
 
Tahun 1998, MH mengajukan surat pengunduran diri. Banyak cerita dibalik layar terkait pengunduran ini, antara lain adanya kelompok tim reformasi yang kabarnya memaksa beliau mundur dengan mengirimkan surat langsung kepada presiden. Ada yang berambisi menduduki jabatan kepala Perpustakaan Nasional dan bahkan ada yang menyerang pribadi bahwa telah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama kepemimpinan beliau. Jabatan sebagai kepala Perpustakan Nasional yang diembannya terus diperpanjang walaupun telah melampau batas pensiun.
 
Ini semua karena kemampuan mengepalai Perpustakaan Nasional dan perpanjangan jabatannya adalah hak prerogatif Presiden. Tulisan singkat ini hanya membatasi peran MH sebagai tokoh nasional perempuan dalam bidang Perpustakaan. Saya amat setujui dan mengadopsi ungkapan yang disampaikan oleh Blasius Sudarsono bahwa “Mikul dhuwur, mendhem jero”. Artinya adalah meninggikan hal-hal positif dan menyimpan dalam-dalam hal-hal negatif dari pribadi yang sudah wafat.
 
Kontribusi MH bagi dunia Perpustakaan di Indonesia tidak sedikit. Selain dianggap sebagai panutan, MH menerima beberapa penghargaan dan yang tertinggi adalah Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1995, yang memungkinkan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelas bulan sebelum meninggal, beliau menerima Nugra Jasadarma Pustaloka Lifetime Achievement dari Perpustakaan Nasional.
 
Tidak dapat diingkari bahwa sosoknya merupakan salah satu pejuang dalam pendirian Perpustakaan nasional dan jasanya tidak boleh dilupakan terutama oleh para pustakawan muda. Luwarsih Pringgoadisuryo, mantan Direktur Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional berujar bahwa MH adalah satu-satunya sosok yang paling memahami lika-liku, pro dan kontra pendirian Perpustakaan Nasional. Untuk kepentingan sejarah Luwarsih pernah mengirim surat kepada MH untuk menuliskan secara lengkap dengan obyektif dan berdasarkan notulensi, dokumen dan rekaman  termasuk tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pendirian Perpustakaan Nasional.
 
Ketokohan Nasional dalam Gerakan Pramuka
 
Telah disebutkan sebelumnya bahwa MH selain merupakan salah satu tokoh nasional perempuan dalam bidang Perpustakaan, ketokohannya dalam bidang Gerakan Pramuka mampu membawanya sebagai salah seorang Andalan Nasional. Jabatan beliau terakhir adalah Wakil Ketua/Ketua Komisi Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 1998 – 2003. Sejak remaja saat masih bersekolah di HIS Solo, MH menjadi anggota Kepanduan Mangkunegaran (Javaansche Padvinders Organisatie). Di samping tugasnya sebagai guru Taman Kanak-kanak, Ibu Mastini menyalurkan hobinya di dunia kepanduan.

Setelah Kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat. MH pada tahun 1946 sampai 1950 dipercaya untuk memimpin Komisariat Cabang Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Pada tahun 1952-1953, beliau kembali ditugaskan untuk mengelola  Sekretariat Kwartir Besar Kepanduan Putri, Pandu Rakyat Indonesia. Tahun 1955, beliau memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan Gillwell Course di London dan bertemu dengan Baden Powell, Bapak Pandu Dunia.

Pada saat penyelenggaraan PON I di Solo, Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya, Husein Mutahar mencarikan Putri Solo untuk merancang dan menjahit bendera PON.  MH merupakan teman di Pandu Rakyat dan mahir menyulam, sehingga beliau diminta  menjahit bendera PON. Kepindahaannya ke Jakarta tidak menyurutkan kesukaannya akan organisasi kepramukaan. MH menjadi salah satu pelatih nasional dan juga menduduki posisi Andalan Nasional di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Tugasnya sebagai guru TK dan pengalamannya berkecimpung di bidang pramuka, menjadikannya luwes dalam pergaulan, bijak dan  mengedepankan kedisiplinan.

MH memiliki kedekatan dengan Ibu Tien Suharto, bukan saja karena hubungan kekerabatan tetapi keduanya sama-sama aktif dalam kepramukaan. Dukungan Ibu Tien Suharto mendirikan Perpustakaan Nasional juga dukungan beliau  atas didirikannya Perpustakaan Gerakan Pramuka yang diberi nama Perpustakaan Ki Hadjar Dewantara pada 11 Maret 1982. Perpustakaan ini terletak di Pusdiklatnas Gerakan Pramuka Cibubur. Perpustakaan diresmikan berbarengan dengan peringatan Supersemar. Gedung megah dengan mebeler yang berkualitas walaupun pada akhirnya tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Hal ini dikarenakan  tidak tersedianya anggaran pengembangan koleksi dan minimnya biaya operasional.

Dedikasi MH dalam Gerakan Pramuka menghantarkannya memperoleh penghargaan Darma Bakti pada tanggal 14 Agustus 1986 dan Lencana Melati pada tanggal 14 Agustus 1991. Kustiniyati Mochtar, redaksi buku “Sosok Pribadi Yang Unik: Mastini Hardjoprakoso” menyebut MH sebagai Pandu Tiga Zaman. Sebutan ini sebagai penghormatan atas keterlibatan dan kontribusinya bagi Gerakan Pramuka.

Sosok Ibu Mastini Hardjoprakoso baik dalam bidang Perpustakaan maupun Gerakan Pramuka menyadarkan kita semua bahwa kerja keras, konsisten dan professional disertai perilaku yang bersahaja dan ‘merakyat’ diharapkan menjadi contoh bagi generasi muda Pustakawan.

Semoga.

Daftar Referensi

Basuki, Sulistyo. Sejarah Perpustakaan Nasional R.I : Sebuah Kajian. Jakarta, 2008. http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/pdf/about_us/histories/normal/HASIL_KAJIAN_SEJARAH_PERPUSNAS_RI.PDF

Mochtar, Kustiniyati. Sosok Pribadi Unik : Mastini Hardjoprakoso. Jakarta: Yayasan Kawedri, 1994

Porwanto. Konsepsi Pemikiran Kepustakawanan Mastini hardjoprakoso. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ilmu Budaya , Univeversitas Indonesia, 2004

Santoso, Wartini. Ibu Mastini Hardjoprakoso yang Saya Tahu: 7 Juli 1923-3 April 2017. Jakarta, 2017

http://digilib.undip.ac.id/v2/2012/06/19/mastini-hardjoprakoso/

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/05/mastini-hardjoprakoso-wafat-tak-banyak-orang-mengenalnya-padahal-jasanya-besar-untuk-indonesia

http://www.centroone.com/News/Detail/2017/4/6/16053/tidak-banyak-dikenal-ini-jasa-besar-mastini-bagi-bangsa-dan-pramuka-

http://www.pnri.go.id/news-detail.php?lang=id&id=1709201040363XiKELIbyG

https://www.youtube.com/watch?v=PvkC8g7yu1Q

 

Karya Tulis 

1954. “Perpustakaan di Indonesia”,Perpustakaan, 1(1) : 13-22.

1955. “Perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan, 1(2) : 76-83.

1970. “Sedjarah Perpustakaan di Indonesia”, Madjalah Himpunan Pustakawan Chusus Indonesia,   1(2) Djuni : 74-82 himpunan Pustakawan Chusus

1973 “Pentingnya Perpustakaan Nasional Bagi Indonesia”, Madjalah Himpunan Pustakawan Chusus, 4(1) :2-14

1973. ‘Government Policies Affecting the Development and Growth of Libraries in Indonesia”, makalah disampaikan pada CONSAL, Manila, 10-14 Desember

1973.  The Need of National Library of Indonesia. Jakarta : [S.l]

1973. “Perlukah Indonesia Memiliki Perpstakaan nasional?”, makalah disampaikan pada Kongres Pustakan se Indonesia, Ciawi-Bogor, 5-7 Juli.

1974. “MasalahPerpustakaan Nasionaldi Indonesia”,  Majalah IPI, 1(1) : 15-16.

1975. The Developmentof Library in Indonesia”, Indonesian Quaterly, 3(2) : 74-83

1977. “Pentingnya Perpustakaan Nasional Bagi Indonesia”, makalah disampaikan pada Kongres IPI ke I, Jakarta : 18-20 Januari

1979.  “Indonesia : Co-operative Programmes in Information”, dalam Development of Resource Sgharing Networks;papers of the International Conference of Directors of national Libraries on Resource Sharing in Asia and Oceania, held in Canberra,24-18 May. Canberra : National Library of Australia: 84-90 (Network Study No.11).

1980. “Planning Interlending systems for Developing Countries:  A View From Indonesia” Interlending Review, 8 : 114-116

1981. “The Development of National Bibliographies in Indonesia”, International Cataloguing, 10 :35-6

1983. “Peranan  Perpustakaan Nasional”, makalah dismapaikan pada Kongres IPI ke III, Yogyakarta, 22-24 September

1984. “ Masalah Perpustakaan Nasional di Indonesia:, MIPI, 1(14) : hal 15

1987. Perpustakaan Nasional dPerpustakaan Perguruan Tinggi.  Jakarta : [S.l]

1987. Government Policies Affecting Development and Groth of Libraries in Indonesia, CONSAL

1987. “Indonesia: Library and Information Service” dalam Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 42. New York “ Marcel Dekker : 263-270.

1987, “The National Library System in Indonesia”, dalam Lifestyles and Libraries, Proceedings of the 24th Library Association of Australia, Darwin, 1986 : 943-948

1990. Peranan Perpustakaan Nasional di Masa Lalu, Sekarang, dan Akan Datang

1991. Policy and Economic Barriers in the Flow of Information in Indonesia. Honolulu.

1992. “Sistem Jaringan Informasi Bagi Kegiatan Nasional Maupun Internasional”, dalam Kepustakawanan Indonesia : Potensi dan Tantangan. Jakarta : Kesaint Blanc : 50-62.

1993. Library Development and Future Trends in Indonesia. Bangkok.

1993. Strengthening Professionalism to Support Library System and Services, Taiwan.

1998. “Kebijakan Sistem Nasional Perpustakaan di Indonesia” dalam Dinamika informasi dalam era Dijital. Bandung : PT REmaja Rosdakarya : 9-15

1998. “Problematika Minat Baca anak dan Upaya Mengatasinya”, dalam Dinamika informasi dalam era Dijital. Bandung : PT Remaja Rosdakarya : 303-7

 

Tanda penghargaan

1998. Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka Livetime Achievement, Perpustakaan Nasional

1995. Bintang Mahaputra Utama

1993. Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan  Satyalencana Karya Satya klas III pada 18 Agustus 1984,

1991. Piagam Tanda Penghargaan Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

1991. Piagam Anugrah Adam Malik Distinguished leadership award from The American Biographical Institute

          1984. Satyalencana Karya Satya klas III 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.