Skip to content Skip to navigation

Urun Rembug Pustakawan Dalam Tata Kelola Internet di Indonesia

Urun Rembug Pustakawan Dalam Tata Kelola Internet di Indonesia

“Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan konten-konten positif dalam internet sebagai bagian dari pengembangan pendidikan dan pengetahuan di Indonesia”ujar Mariam F. Barata, Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika dalam menjawab pertanyaan peserta Urun Rembug Pustakawan dalam Tata Kelola Internet di Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh ISIPII bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI, 3 November 2016, bertempat di Ruang Teater Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Urun Rembug diselenggarakan dalam menyambut pertemuan Forum Tata Kelola Internet Indonesia yang rencananya diadakan pada tanggal 15 November 2016, di kantor BPPT di Jakarta. Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum – IGF) seharusnya bukan lagi terminologi asing di kalangan pustakawan. Sejak dibentuknya IGF berdasarkan kesepakatan Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (WSIS – The World Summit of the Information Society) pada tahun 2005, berbagai isu terkait dengan tata kelola internet mengemuka. Berbagai macam isu yang berkembang kemudian dikelompokkan dengan istilah keranjang yang sampai saat ini terbagi dalam lima “keranjang”[1]. Setiap keranjang secara spesifik memaparkan problem, tantangan dan tawaran solusi yang saling berkaitan. Jika dilihat seksama, keranjang pembangunan yang paling berkaitan dengan dunia perpustakaan dan informasi. Di dalamnya terdapat pokok bahasan mengenai kesenjangan digital, akses universal, dan strategi mengatasi kesenjangan digital. Ketiga hal tersebut selaras dengan keberadaan fungsi perpustakaan di Indonesia.

Internet Governance Forum (IGF) adalah badan global untuk penanganan isu-isu kebijakan publik internet. Dibentuk pada saat Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Masyarakat Informasi di Tunisia (2005) sebagai kompromi antara pengaturan internet yang berpusat pada pemerintah dengan non-pemerintah. IGF bukanlah forum pembuat keputusan, tetapi forum dialog yang hasilnya diharapkan menjadi landasan pembuatan keputusan. Ia tidak memiliki mandat untuk mengadopsi kesepakatan internasional atau dokumen hukum lainnya. Sampai dengan 2015 IGF telah diselenggarakan 10 kali, dan pada tahun 2013 diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Urun rembug pustakawan dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, M. Syarif Bando.  Kegiatan ini menghadirkan empat orang nara sumber. Paparan pertama disajikan oleh Titiek Kismiyati, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI. Beliau menyampaikan materi tentang Kebijakan dan Rencana Kerja Perpustakaan Nasional RI dalam Tata Kelola Internet di Indonesia. Selanjutnya, Mariam F. Barata, Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang memaparkan kebijakan dan pengembangan tata kelola internet di Indonesia serta peran perpustakaan. Paparan berikutnya disajikan oleh Garin Ganis, Ketua Umum ISOC ID Jakarta yang mengangkat tema membangun disiplin dan kebiasaan membaca berbasis internet. Narasumber terakhir adalah Christel Mahnke, Kepala Informasi Goethe Institut Jakarta yang menyajikan tentang kebijakan IFLA mengenai Internet Governance Forum. Paparan nara sumber sangat menarik sehingga Kepala Perpustakaan Nasional RI beserta Deputi Perpustakaan Nasional RI mengikuti urun rembug ini sampai selesai.


[1] Tentang tata kelola internet: sebuah pengantar. Jovan Kurbalija. Jakarta: APJII, (2010).

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.